![]() |
| Sosialisasi penggunaan Xstar oleh Pemkab Lobar bersama BP Migas yang ditujukan OPD yang ada di Kabupaten Lombok Barat.(foto/istimewa) |
LOMBOK BARAT-entebekita.com-Masyarakat Lombok Barat yang berhak membeli BBM bersubsidi kini dipermudah aksesnya melalui aplikasi XStar yang dikembangkan BP Migas. Kebijakan ini sekaligus menggantikan penggunaan surat rekomendasi dari kepala desa yang sebelumnya digunakan masyarakat.
Untuk mengoptimalkan penggunaan aplikasi XStar dalam penyaluran BBM bersubsidi agar lebih tepat sasaran, pihak Pemkab bersama BP Migas pun menggencarkan sosialisasi. Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan, Hj. Damayanti Widyaningrum, mengatakan bahwa pihak Pemkab bersama BP Migas sudah melakukan sosialisasi terkait aplikasi XStar ini.
"Itu melibatkan perwakilan para Kades, petugas XStar, OPD Kepala OPD terkait seperti Dinas pertanian, perikanan, Perdagangan, Perhubungan. Intinya program XStar dari BP Migas untuk permudah petani, nelayan, membeli BBM subsidi,"katanya.
Melalui aplikasi ini, petani, kelompok tani, nelayan, koperasi maupun pelaku UMKM, pedagang dan yang berkak membeli BBM subsidi difasilitasi melalui aplikasi ini. Warga membeli BBM subsidi melalui aplikasi XStar dilakukan dengan menerbitkan Surat Rekomendasi digital yang dilengkapi QR Code. Para nelayan, petani, usaha mikro, pelaku transportasi mengajukan permohonan melalui OPD terkait, lalu menggunakan barcode hasil XStar untuk pembelian di SPBU/SPBUN.
Warga bisa membeli BBM subsidi dengan batas maksimal sekitar 30 liter, asalkan ada rekomendasi dari OPD.
"Nantinya, warga bisa mengakses melalui masing-masing OPD terkait. Misalnya, petani melalui dinas pertanian, dan nelayan melalui Dinas Kelautan dan Perikanan. Mereka dipermudah mengakses,"imbuhnya.
Karena sebelumnya warga yang ingin mengakses BBM subsidi ini, harus melalui birokrasi atau rantai proses yang panjang. Mereka harus meminta rekomendasi dari desa, kemudian ke BPP yang ada di masing-masing kecamatan lalu ke dinas.
Tetapi diakui, kendala warga dari sisi jarak tempuh ke OPD yang cukup jauh sehingga Pemkab perlu menyiapkan UPT kedepan. Karena BPP yang sebelumnya menjadi UPT diambil alih atau ditarik ke pusat, sehingga kantor BPP dipinjam pakai oleh pemerintah pusat. Untuk sasaran subsidi BBM melalui aplokasi ini pun cukup banyak di Lombok Barat. (red)

0Komentar